Share:

Kalam Batu – Sejumlah Warga Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk,  Kabupaten Belu, Provinsi NTT mengancam akan mengusir tokoh politik yang tidak mendukung pinjaman daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal itu diungkapkan warga dalam rapat bersama kepala desa di Kantor Desa Renrua, Kamis (15/9/2022).

“Tadi kita ada rapat di Kantor Desa. Warga saya sepakat akan mengusir tokoh politik dan juga parpol yang tidak mendukung pinjaman daerah,” ungkap Kades Renrua Eduardus Kidamanto Bau, SH.

Dijelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, ada lima Dusun di Desa  Renrua yang masih terisolir. Kehidupan ekonomi masyarakat yang berjumlah lebih dari 700 jiwa itu rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu faktor utamanya adalah akses jalan dan juga tidak adanya jembatan di Sungai Hadibesi yang menghubungkan kelima Dusun itu dengan pusat desa.

“Mereka punya hasil pertanian, tapi hanya sebatas untuk makan. Kalau ada lebih mungkin diberikan untuk pakan ternak. Mereka selalu alami kesulitan untuk menjual hasil pertanian ke Atambua. Kalau mau jual juga,  mereka harus jalan berkilo-kilo memikul hasil pertanian, menyeberangi sungai, barulah mereka dapat kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian ke Atambua,” ungkap pria yang akrab disapa Erwin itu.

Bahkan warga sering alami kesulitan untuk mendapat akses layanan kesehatan yang maksimal. Kades Erwin mengungkapkan bahwa warga yang sakit berat atau ibu hamil yang akan dirujuk ke Puskesmas Webora terpaksa tak dapat dirujuk karena terkendala akses jalan.

Diungkapkan, sudah berpuluh-puluh tahun, pihak Pemerintah Desa Renrua mengusulkan kepada Pemda Belu untuk membuat jembatan sebagai penghubung lima dusun dengan pusat desa. Akan tetapi, usulan itu ibarat menjaring angin, selalu tak membuahkan hasil.

Poter Kelapa Desa Renrua, Eduardus Kidamanto Bau, SH (kanan) bersama Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin saat Bupati belu melakukan kunjungan ke Desa Renrua pada 19 April 2022 lalu.

“Kita sudah usulkan, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun kita usulkan, tapi selalu sia-sia,” ungkapnya.

Di masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Belu , dr. Agustinus Taolin – Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM yang belum genap dua tahun memimpin Belu, mereka sudah merencanakan pembangunan jembatan yang menghubungkan lima dusun dengan pusat Desa Renrua. Ruas jembatan itu dinamakan Hadibesi.

“Sebagai pemimpin, kita melakukan pembangunan pada daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Pembangunan Jembatan Hadibesi ini, menurut penilaian kita, tidak hanya bertujuan untuk memperlancar arus transportasi saja,  tapi sangat diharapkan dengan adanya ruas jembatan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di lima dusun yang ada di Renrua. Selama ini mereka cukup terisolir, apalagi di musim hujan,” ungkap Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin,  SE., M. Si kepada media ini Jumat (16/9/2022).

Sekda Belu menjelaskan bahwa untuk mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19, maka Pemda Belu berencana melakukan pinjaman daerah jangka menengah. Pengembaliannya pun dilakukan selama dua tahun.

“Kita tidak bisa hanya berharap pada APBD saja. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19, maka perlu dilakukan pinjaman daerah. Tujuannya bukan untuk kami, tapi untuk masyarakat,” tegas Sekda yang akrab disapa Jap itu.

Terkait kecurigaan adanya fee proyek, Sekda Belu mengungkapkan bahwa Sejak dr. Agustinus Taolin dan Dr. Drs. Aloysius Haleserens dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada 26 April 2021 silam, pasangan yang akrab dikenal dengan AT-AHS ini berkomitmen untuk tidak menerima fee proyek dalam bentuk apapun.

“Saya pastikan tidak ada itu (fee, red). Sudah menjadi komitmen pimpinan daerah yang selalu diingatkan kepada seluruh jajaran pada setiap kesempatan”, ujarnya.

Untuk diketahui, pada rencana pinjaman daerah yang diajukan Pemda Belu ke Bank NTT sebesar 150 M, ada item pembangunan  Ruas Jembatan Hadibesi sepanjang 30 Meter dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.5 M.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Belu, Frans Xaver Saka kepada media ini pada 8 September lalu mengungkapkan alasan penolakan hingga aksi walk out dari ruang sidang pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Diungkapkan bahwa Pemerintah saat ini belum urgen untuk melakukan pinjaman daerah.

“Tidak ada urgensinya. Soalnya realisasi APBD dengan pengembalian pinjaman tidak tahun lagi, cepatnya di mana? Tidak ada percepatan. Kenapa kita paksakan untuk pinjam yang nota bene ada bunganya?” Demikian ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Erwin mengungkapkan bahwa 700-an jiwa warga Renrua yang berada di lima dusun yang terisolir itu mungkin dianggap bukan merupakan Warga Belu. Karena jangankan musim hujan, di musim panas saja, sangat susah untuk mengakses lima dusun itu.

“Jangankan musim hujan,  musim panas saja, kita sangat susah untuk mengakses lima dusun itu. Meteka mungkin anggap warga di lima dusun ini bukan merupakan Warga Belu? Atau mungkin para wakil rakyat itu yang bukan merupakan wakil dari Rakyat Belu?” Demikian tegasnya.

Sebagai pemimpin di Desa Renrua, Erwin berharap agar pemerintah Kabupaten dan juga DPRD Belu dan juga Partai Politik yang menjadi representasi masyarakat bisa mengabulkan keinginan masyarakat Renrua.

“Kami berharap Pemda Belu, DPRD Belu, dan juga Partai Politik sebagai representasi masyarakat mampu melihat apa yang menjadi keluhan masyarakat. Tadi masyarakat datang. Mereka marah sekali setelah dengar ada Anggota DPRD dan juga Partai Politik yang gencar menolak pinjaman daerah. Jangan marah. Tahun 2024, jangan datang kampanye di sini, pasti warga Renrua akan usir mereka. Saat ini warga sangat marah,” ungkap Erwin. (Richi Anyan)


Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *