Share:

Kalam Batu – Polemik terkait Pinjaman Daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu akhirnya menemui kata sepakat. Kesepakatan itu melalui hasilnya rapat internal yang dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Belu, Senin (19/9/2022).

Kesepakatan ini terjadi usai beberapa warga dari lima dusun yang ada di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu melakukan aksi protes terhadap Parpol dan politisi yang menolak pinjaman daerah.

Sejumlah Warga Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk,  Kabupaten Belu, Provinsi NTT mengancam akan mengusir tokoh politik yang tidak mendukung pinjaman daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal itu diungkapkan warga dalam rapat bersama kepala desa di Kantor Desa Renrua, Kamis (15/9/2022).

“Tadi kita ada rapat di Kantor Desa. Warga saya sepakat akan mengusir tokoh politik dan juga parpol yang tidak mendukung pinjaman daerah,” ungkap Kades Renrua Eduardus Kidamanto Bau, SH.

Dijelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, ada lima Dusun di Desa  Renrua yang masih terisolir. Kehidupan ekonomi masyarakat yang berjumlah lebih dari 700 jiwa itu rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu faktor utamanya adalah akses jalan dan juga tidak adanya jembatan di Sungai Hadibesi yang menghubungkan kelima Dusun itu dengan pusat desa.

“Mereka punya hasil pertanian, tapi hanya sebatas untuk makan. Kalau ada lebih mungkin diberikan untuk pakan ternak. Mereka selalu alami kesulitan untuk menjual hasil pertanian ke Atambua. Kalau mau jual juga,  mereka harus jalan berkilo-kilo memikul hasil pertanian, menyeberangi sungai, barulah mereka dapat kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian ke Atambua,” ungkap pria yang akrab disapa Erwin itu.

Bahkan warga sering alami kesulitan untuk mendapat akses layanan kesehatan yang maksimal. Kades Erwin mengungkapkan bahwa warga yang sakit berat atau ibu hamil yang akan dirujuk ke Puskesmas Webora terpaksa tak dapat dirujuk karena terkendala akses jalan.

Poter Kelapa Desa Renrua, Eduardus Kidamanto Bau, SH bersama Bupati Belum, dr. Agustinus Taolin saat Bupati belu melakukan kunjungan ke Desa Renrua pada 19 April 2022 lalu.

Diungkapkan, sudah berpuluh-puluh tahun, pihak Pemerintah Desa Renrua mengusulkan kepada Pemda Belu untuk membuat jembatan sebagai penghubung lima dusun dengan pusat desa. Akan tetapi, usulan itu ibarat menjaring angin, selalu tak membuahkan hasil.

“Kita sudah usulkan, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun kita usulkan, tapi selalu sia-sia,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Belu, Frans Xaver Saka kepada media ini pada 8 September lalu mengungkapkan alasan penolakan hingga aksi walk out dari ruang sidang pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Diungkapkan bahwa Pemerintah saat ini belum urgen untuk melakukan pinjaman daerah.

“Tidak ada urgensinya. Soalnya realisasi APBD dengan pengembalian pinjaman tidak tahun lagi, cepatnya di mana? Tidak ada percepatan. Kenapa kita paksakan untuk pinjam yang nota bene ada bunganya?” Demikian ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Erwin mengungkapkan bahwa 700-an jiwa warga Renrua yang berada di lima dusun yang terisolir itu mungkin dianggap bukan merupakan Warga Belu. Karena jangankan musim hujan, di musim panas saja, sangat susah untuk mengakses lima dusun itu.

“Jangankan musim hujan,  musim panas saja, kita sangat susah untuk mengakses lima dusun itu. Meteka mungkin anggap warga di lima dusun ini bukan merupakan Warga Belu? Atau mungkin para wakil rakyat itu yang bukan merupakan wakil dari Rakyat Belu?” Demikian tegasnya.

Sebagai pemimpin di Desa Renrua, Erwin berharap agar pemerintah Kabupaten dan juga DPRD Belu dan juga Partai Politik yang menjadi representasi masyarakat bisa mengabulkan keinginan masyarakat Renrua.

“Kami berharap Pemda Belu, DPRD Belu, dan juga Partai Politik sebagai representasi masyarakat mampu melihat apa yang menjadi keluhan masyarakat. Tadi masyarakat datang. Mereka marah sekali setelah dengar ada Anggota DPRD dan juga Partai Politik yang gencar menolak pinjaman daerah. Jangan marah. Tahun 2024, jangan datang kampanye di sini, pasti warga Renrua akan usir mereka. Saat ini warga sangat marah,” ungkap Erwin.

Usai mendapat ancaman dari warga, DPRD Belu kembali bersepakat untuk melakukan rapat internal yang dilakukan pada Senin (19/9/2022). Dari hasil rapat itu, mayoritas anggota DPRD menyetujui adanya pinjaman daerah.

“Setelah kita melakukan rapat internal, walau ada beberapa yang tidak menyetujui, tapi mayoritas menyetujui KUA-PPAS Perubahan yang mana di dalamnya juga termuat Pinjaman Daerah sebesar Rp 150 M, sehingga pembahasan KUA-PPAS kita lanjutkan malam ini,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak.

Dijelaskan, hasil dari rapat nanti malam akan dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi NTT Bersama DPRD Belu.

Terkait dengan surat Rekomendasi dari Sekda Provinsi NTT yang menyarankan agar Pemda Belu tidak boleh melakukan pinjaman daerah, pria yang akrab disapa Epy Nahak itu mengungkapkan bahwa ada banyak penafsiran dari surat tersebut. Walau banyak penafsiran, namun forum tetap menyetujui untuk dibahas pada saat evaluasi antara Pemda Belu dan DPRD Belu bersama Badan Keuangan Provinsi NTT.

“Surat itu penafsiran berbeda-beda. Namun, walau berbeda, tapi mayoritas anggota DPRD Belu menyetujui untuk dibahas karena forum yang resmi itu adalah forum evaluasi antara Pemda bersama DPRD Belu dengan Pemerintah Provinsi NTT. Nanti pemerintah juga akan hadir dalam evakuasi dengan Badan Keuangan Provinsi setelah pengesahan KUA-PPAS,” ungkap mantan Kiper Persab Belu era 80-an itu.

Ketua Fraksi PDIP, Aqulina Ili kepada awak media mengungkapkan bahwa Fraksi PDIP akan terus berjuang hingga pinjaman daerah itu dapat terwujud.

“Kalau Pinjaman daerah itu dilakukan untuk masyarakat, kenapa tidak? Yang penting pinjam bukan untuk masuk saku. Kedua, pinjaman itu harus tetap dilakukan sepanjang tidak berlawanan atau menyalahi aturan, kenapa tidak?” Demikian ucap ketua Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan III itu. (Richi Anyan)


Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *