Share:

Kalam Batu – Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 16 September 2022, media ini memberitakan tentang sejumlah Warga Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk,  Kabupaten Belu, Provinsi NTT mengancam akan mengusir tokoh politik yang tidak mendukung pinjaman daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal itu diungkapkan warga dalam rapat bersama kepala desa di Kantor Desa Renrua, Kamis (15/9/2022).

Di tempat berbeda, tepatnya tanggal 19 September 2022 siang, atas kesepakatan bersama dalam rapat internal, DPRD Belu menyetujui pinjaman daerah untuk dibawa pada evaluasi dengan pemerintah provinsi NTT. Usai melakukan rapat internal, DPRD Belu pun langsung menjadwalkan penandatanganan KUA-PPAS bersama pinjaman daerah pada malam harinya.

Usai penandatanganan, Media ini kembali memberitakan persetujuan Pinjaman daerah dengan judul “Usai Dapat Ancaman dari Warga, DPRD Belu Setuju Pinjaman Daerah“.

Judul tulisan ini pun mendapat interpretasi yang berbeda dari maksud tulisan. Ada yang berinterpretasi bahwa karena ada ancaman dari warga, maka DPRD Belu menyetujui pinjaman daerah. Padahal judul tersebut hanya mau menggambarkan waktu kejadian, antara protes yang dilakukan beberapa warga Renrua dan waktu persetujuan pinjaman daerah.

Pada paragraf pertama berita ini dituliskan adanya persetujuan terkait polemik pinjaman daerah yang akhirnya disetujui oleh DPRD Belu dalam rapat internal DPRD Belu pada 19 September 2022.

Sedangkan paragraf kedua berita ini dituliskan, “Kesepakatan ini terjadi usai beberapa warga dari lima dusun yang ada di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu melakukan aksi protes terhadap Parpol dan politisi yang menolak pinjaman daerah”.

Judul tulisan ini pun mendapat interpretasi yang berbeda dari maksud tulisan. Ada yang berinterretasi bahwa karena ada ancaman dari warga, maka DPRD Belu menyetujui pinjaman daerah. Padahal judul tersebut hanya mau menggambarkan waktu kejadian antara aksi protes warga dan persetujuan DPRD terkait pinjaman daerah.

Merespon berita tersebut, Wakil Ketua II DPRD Belu, Cypri Temu pun ikut buka suara. Dikatakan bahwa keputusan DPRD Belu untuk melakukan pinjaman daerah bukan karena ada ancaman dari warga. Keputusan itu dibuat setelah pimpinan sidang meminta pendapat satu per satu peserta rapat.

“Pemberitaan masyarakat Ancam DPR, DPR langsung melakukan Rapat Pinjaman. Tidak ada. DPR ini tidak takut siapa pun juga. Masyarakat yang mana? Siapa dia? Perwakilan dari mana? Di DPR ini perwakilan dari seluruh masyarakat Belu, bukan segelintir orang yang tidak jelas datang bilang saya mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat dari mana? Jadi DPR sidang itu tidak ada intervensi dari siapa pun juga. Kemarin sidang persetujuan memasukkan pinjaman ke dalam KUA-PPAS itu adalah hasil kesepakatan DPR dalam memasukkan pinjaman itu ke dalam KUA-PPAS untuk dibahas lebih lanjut dan dikonsultasikan. Dan di dalam situ, bahwa seluruh mayoritas meminta di bawa ke konsultasi provinsi untuk tidak menyalahi aturan yang berlaku. Itu intinya,” tegas Cypri kepada media ini di ruang kerjanya , kamis (22/9/2022).

Dikatakan bahwa tidak semua masyarakat menyetujui pinjaman daerah. Ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan pinjaman daerah.

“Jadi sekali lagi saya tekankan,  tidak ada ancaman dari masyarakat. Tidak ada masyarakat yang datang bilang DPR harus setuju pinjaman. Bahkan ada masyarakat yang tidak menyetujui pinjaman, “ tegasnya.

Dijelaskan bahwa terkait setuju tidaknya pinjaman daerah, DPR tidak boleh melakukan voting karena regulasi tidak boleh ditafsir.

“Jadi kami dimintai pendapat satu per satu per anggota DPR. Mayoritas anggota DPR mengatakan kami boleh menyetujui asal dikonsultasikan ke Kupang dan tidak boleh menyalahi aturan. Kalau menyalahi, maka tidak boleh dilakukan pinjaman,” jelasnya. (Richi Anyan)


Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *