Share:

Kalam Batu – Dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Belu berinisiatif melakukan pinjaman Daerah ke Bank NTT sebesar 150 M Rupiah.

Keseriusan Pemda Belu untuk mengajukan pinjaman tersebut dibuktikan dengan usulan kepada DPRD Belu untuk membahas KUA PPAS bersama rencana pinjaman daerah.

Akan tetapi, usulan pinjaman untuk mempercepat pembangunan itu menuai pro-kontra dari Anggota DPRD Belu. Bahkan pembahasan menjadi alot kala Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Junior bersama Fraksi Demokrat walk out dari Sidang Perubahan APBD tahun 2022.

Polemik penandatanganan  Persetujuan APBD Perubahan pun sempat hangat dibahas dalam ruang sidang. Dalil Demokrat kala itu antara lain yaitu masa pengembalian pinjaman dan tidak adanya urgensi untuk melakukan pinjaman daerah.

Terkait dengan tidak adanya tanda tanga  Ketua DPRD Belu dan ditambah dua alasan Walk Out-nya Fraksi Demokrat dari ruang sidang membuat Pimpinan DPRD Belu bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) pun melakukan konsultasi dengan Badan Keuangan Pemprov dan Biro Hukum Setda NTT di Kupang, Rabu 14 September 2022.

Usai melakukan konsultasi, Wakil Ketua II DPRD Belu Cypri Temu pun langsung memberikan pernyataan seperti dilansir dari kilastimor.com bahwa pinjaman daerah tidak bisa dilakukan pada saat perubahan anggaran dengan alasan pinjaman hanya bisa dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021. Dikatakan bahwa Pinjaman Daerah hanya dapat dilakukan pada Tahun Berkenaan atau APBD Murni, bukan pada APBD Perubahan.

Cypri Temu menegaskan bahwa dengan hasil konsultasi ini, semua polemik terkait pinjaman daerah selesai. DPRD bersama Pemda akan membahas lebih lanjut Perubahan APBD 2022.

Lebih lanjut dikemukakan, selain regulasi tidak memperkenankan, juga masa jabatan Bupati dan Wabup Belu tersisa satu tahun lebih, sehingga tidak bisa melakukan pinjaman daerah.

Disarankan, pinjaman daerah dapat dilakukan pada tahun 2024 mendatang atau setelahnya.

Dengan adanya hasil konsultasi ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemda Belu terkhusus TAPD untuk mengeluarkan pos pinjaman daerah dari KUA PPAS yang dibahas.

“Intinya pinjaman daerah tidak bisa dilakukan saat ini. Jadi kita minta TAPD keluarkan program dan kegiatan yang pembiayaan diambil dari pos pinjaman daerah,” kata Cypri

Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin, SE.,M.Si hanya tertawa saat menanggapi pernyataan Wakil Ketua II DPRD Belu, Cypri Temu terkait Pinjaman Daerah.

“Hehehe…,” tulis Sekda Belu melalui pesan WhatsAppnya.

Setelah didesak dengan beberapa pertanyaan, Sekda Belu pun akhirnya memberikan tanggapan. Pasalnya,

Penjelasan terkait Tahun Anggaran Berkenaan menjadi salah tafsir. Tahun Anggaran Berkenaan dijelaskan secara gamblang pada UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 4 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 11 Tentang Perbendaharaan Negara. Kedua pasal itu menjelaskan secara detail tentang Tahun Anggaran Berkenaan itu dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pada tahun berkenaan ini, ada APBD Murni dan APBD Perubahan.

“Kita tunggu saja, semua masih berproses. Kita belum tahu forum konsultasinya seperti apa. Pemerintah juga tidak dilibatkan dalam konsultasi ini,” ungkap Sekda.

Lebih lanjut Sekda Belu menegaskan, KUA PPAS Perubahan APBD tahun 2022 sudah diajukan, sudah dibahas melalui mekanisme yang disepakati antara Pemerintah dan DPRD merujuk pada regulasi yang ada.

“Setiap perubahan tentu ada forumnya,” terang Master keuangan jebolan UGM Jogja ini.

Menurutnya, pinjaman daerah yang diajukan masih masuk dalam KUA PPAS yang sementara dibahas.

“Kita harapkan disetujui DPRD Belu sehingga pinjaman daerah ini bisa terealisasi dalam APBD Perubahan Tahun 2022 ini,” pungkasnya. (Richi Anyan)


Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *