Share:

Kalam Batu  – Kemenpan RB terus berupaya mencari solusi agar ada penyelesaian honorer atau Tenaga non ASN. Salah satu upaya terkini yang dilakukan Kemenpan RB adalah dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan Bupati Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (21/9/2022).

 

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas yang memimpin langsung rapat tersebut meminta kepada seluruh kepada daerah selalu Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk wajib memenuhi dua syarat agar para honorer bisa diangkat menjadi PPPK.

Azwar Anas meminta agar semua kepala daerah wajib melakukan audit terhadap kebenaran data honorer atau Tenaga non ASN.

Baca Juga : Kabar Gembira Buat Nakes, Kemenkes Akan Segera Buka Penerimaan PNS dan PPPK bagi Tenaga Honorer, Ini Syaratnya

Selain itu, Menpan RB juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk wajib mengirim Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN untuk penyelesaian honorer atau Tenaga non ASN.

SPTJM adalah sebagai bentuk komitmen dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan PPK bahwa data honorer atau Tenaga non ASN benar valid dan tidak akan berubah.


Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *