Belu, Kalam Batu – Banyak kebingungan dan juga pertanyaan muncul dari Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait adanya penyetaraan jabatan Administrasi ke jabatan Fungsional yang dilakukan oleh Pemda Belum pada 31 Desember 2021 yang lalu. Mengapa penyetaraan ini harus dilakukan? Apa manfaatnya?

Menyikapi hal tersebut, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin, SE., M.Si memberikan penjelasan terkait penyetaraan jabatan fungsional ASN terjadi pada 288 jabatan lingkup Pemkab Belu.

Sekda Belu menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan penyetaraan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Selain itu, berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2021 hal persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan tembusannya antara lain disampaikan juga kepada Bupati Belu.

“Jadi pada tanggal 31 Desember 2021 itu, Bupati Belu dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah melakukan pelantikan untuk penyetaraan jabatan administrasi ke jenjang jabatan fungsional. Ada sekitar 288 jabatan eselon 4 yang disetarakan menjadi jabatan fungsional,” ungkap Sekda Belu  yang akrab disapa Jap Prihatin kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (10/01/2022).

Dijelaskan bahwa konteks penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tersebut adalah bahwa jabatan-jabatan administrasi yang merupakan pejabat struktural eselon 4 itu disetarakan dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya pada saat Jabatan itu disetarakan.

Sejalan dengan penyetaraan jabatan itu, maka akan diadakan pula penyesuaian-penyesuaian menyangkut hak dan kewajiban jabatan fungsional tersebut.

“Tentu ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mana sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu di mana postur birokrasi, itu haruslah kaya fungsi. Jadi semakin ke sini, jabatan-jabatan struktural itu semakin dikurangi. Sebaliknya, jabatan-jabatan fungsional semakin ditambah,” tutur Sekda Belu.

Dikatakan, bila semakin banyak jabatan fungsional di lingkuo pemerintahan, maka kerja ASN akan semakin profesional. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan kapabilitas seorang ASN akan lebih diutamakan dalam memangku jabatan-jabatan fungsional.

“Contohnya jabatan fungsional perawat tentu dia harus mahir, berkompeten untuk memangku jabatan fungsional perawat. Begitu pula dengan jabatan fungsional lainnya,” ungkap Jap Prihatin.

Selain mengedepankan profesionalisme, Sekda Belu Jap Prihatin mengatakan bahwa birokrasi akan lincah bergerak karena dapat berjalan sesuai fungsi masing-masing. Dirinya pun menyatakan bahwa jenjang jabatan fungsional ini sangat berpihak kepada ASN yang bersangkutan.

“Ini akan berpihak kepada Pegawai bersangkutan. Misalnya dalam sisi kepangkatan. Jadi kita sendiri yang akan menentukan kapan kita akan naik pangkat, minimal 2 tahun sekali. Kalau berprestasi itu pasti 2 tahun akan naik pangkat. Kalau tidak berprestasi tentu akan ada hambatan karena setiap pelaksanaan tugas, indikatornya jelas,” ungka Jap Prihatin.

Sementara itu terkait tunjangan, Sekda Belu menerangkan bahwa untuk penyetaraan diarahkan bahwa masa transisi, tunjangannya itu mengikuti tunjangan administrasi sebelumnya.

“Jadi kalau dia setara eselon 4, tunjangannya dibayarkan dulu setara eselon 4 sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut. Tetapi kebijakan, semangatnya adalah ketika seseorang itu dialihkan menjadi pejabat fungsional, dijamin bahwa pendapatannya tidak lebih kecil daripada jabatan administrasi dan bahkan ada peluang, mungkin saja penghasilannya lebih besar karena ini semua dinilai berdasarkan kinerja,” jelas Jap Prihatin.

Sekda Belu pun mengungkapkan tentang hambatan yang ditemui oleh pemerintah Kabupaten Belu kaitannya dengan penyetaraan di mana ada beberapa jabatan yang pada saat disetarakan terdapat pejabat yang memiliki kapabilitas tidak sesuai dengan jabatan fungsional yang diembannya.

“Kita temui hambatan yang sama juga dengan beberapa daerah lain di Indonesia yaitu saat ada beberapa jabatan yang pada saat disetarakan memiliki latar belakang pejabat yang sudah difungsionalkan ini tidak sejalan dengan jabatan fungsional itu sendiri. Contoh latar belakang Sarjana teknik karena pada saat itu dia menjabat sebagai pejabat eselon 4 katakan sebagai Kasubag Keuangan pada saat disetarakan dia menjadi jabatan fungsional, analisis keuangan. Ini tentu tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya,” jelas Jap Prihatin.

Terkait hal tersebut, Pihak Pemda Belu telah berkonsultasi untuk melakukan pengusulan kembali untuk disesuaikan yang akan dilakukan setelah mendapatkan juknis dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri.

“Untuk hal-hal seperti ini kita sudah berkonsultasi. Petunjuk teknisnya belum ada, tetapi kita dalam rangka persiapan untuk pengusulan kembali. Jadi ini kita penyesuaian lagi,” tutup pria kelahiran Halilulik, 1 November 1974 itu. (Richi Anyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *